Pola Komunikasi Interaktif antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dalam rangka askselerasi Otonomi Daerah

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan dan atau mengembangkan model komunkasi interaktif antara Pemerintah Daerah (legislatif dan eksekutif) dengan warga masyarakat, untuk memfasilitasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam rangka akselerasi pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Model dimaksud merupakan pola hubungan interaktif yang mencerminkan sikap proaktif, responsif, dan akomodatif terhadap aspirasi warga warga masyarakat yang tertuang dalam setiap kebijakan yang diambil, dan sekaligus memungkinkan terciptanya kontrol sosial terhadap pelaksanaan/implementasi kebijaksanaan tersebut, yang mengarah pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Secara khusus, model yang berhasil dirumuskan, dimaksudkan untuk (1)  memfasilitasi policy makers dengan data-data/informasi yang relevan dan bisa diakses secara instant (online), sehingga mampu merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah strategis secara cepat, efektif dan tepat sasaran (2) memfasilitasi warga masyarakat akan data/informasi yang mendukung aktifitas keseharian, utamanya yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi produktif di kalangan masyarakat; (3) memfasilitasi jalur komunikasi interaktif dan langsung antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat sebagai sarana pembelajaran politik dan demokratisasi proses sosial-politik, yang mengarah pada akselerasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan tahap pertama dari dua tahap yang direncanakan. Pada tahap ini terfokus pada identifikasi kebutuhan informasi dan perilaku penelusuran informasi; sedangkan pada tahap kedua akan difokuskan pada rancangan model komunikasi interaktif berbabsis IT. Survey dilakukan terhadap 480 responden yang terbagi dalam dua wilayah, yaitu Pemerintah Kota Sala dan Kabupaten Boyolali. Purposive random sampling dipilih sebagai metode pengambilan sampel. Populasi dibagi dalam beberapa unit: birokrat, anggota DPRD, PNS, pelaku usaha, dan wakil masyarakat umum. Sedangkan teknik pengambilannya dilakukan secara acak, dengan tidak memperhatikan domisili.