Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY

Abstract

Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta diberikan lima kewenangan khusus yang mencakup;(1) Tata cara pengisian jabatan, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata Ruang. Untuk menjalankan lima kewenangan tersebut Pemerintah DIY mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Beberapa studi menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan ruang dan partisipasi warga lebih besar. Namun di sisi lain beberapa studi juga menunjukkan gejala terjadinya defisit demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan mengelaborasi komunikasi politik dan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penganggaran anggaran keistimewaan DIY tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan yakni: (1) Komunikasi politik yang terbangun antara pemerintah Propinsi dengan warga bersifat top down dan teknokratis; (2) Partisipasi warga relatif minim yang dikarenakan adanya kebijakan yang tidak membuka ruang partisipasi; (3) Persepsi bahwa warga tidak perlu berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran karena yakin dengan kearifan Sultan selaku gubernur DIY. Dampak dari hal tersebut adalah sebagian besar program yang bersumber dari APBN diinisiasi dan dipimpin Pemerintah DIY dan cenderung menegasikan aspirasi warga.