IMPLEMENTASI DAN ANALISA REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT
Abstract
Era saat ini sudah menerapkan teknologi informasi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sebagai alat sudah barang tentu akan membantu setiap pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu perkembangan sistem yang dijalankan adalah e-government. Dimana proses pemberian dan mendapatkan informasi dilakukanoleh masyarakat secara online. Hal ini tentu mempermudah pengawasan secara terbuka oleh masyarakat luas. Pengawasan terhadap kebijakan secara langsung akan menghasilkan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Peningkatkan pelayanan publik secara langsung dapat dilaksanakan dengan nyata. Untuk itu perlu adanya regulasi dan aturan yang mendukung setiap perkembangan dan pengaplikasian e-government di tingkat pemerintahan. Kebijakan dan aturan yang ada, harus menjadi ujung tombak selain dari pimpinan di setiap daerah. ,
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Depkominfo, Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi E-Government, Laguboti Toba, Sumatera Utara, 2005
Douglas Holmes, e-Government, Strategies for Government, Nicholas Brealey Publishing, London, 2001
Edi Stria, Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia, Jakarta, Indonesia,
Gregorius, G. Wiranada, Peraturan Perundangan Terkait e-Government, Indonesia.
Harso Supangkar, S, Digital Libray dalam e-Government, Departemen Teknik Elektro ITB, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Herry, Kebijakan nasional E-Government, Bandung, Indonesia, 2009
Hermana Budi, Pengukuran Indeks Pengembangan E-Governance, http://egovrank. gunadarma.ac.id/V2/egovmedia/page/35,
Tim Penelitian LAPI ITB, Laporan Penelitian Pekerjaan e-Government Direktorat Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
Refbacks
- There are currently no refbacks.