PERAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TERHADAP KEKUATAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN EDEMOCRACY DI INDONESIA
Abstract
Peranan Information and Communnication Technology (ICT) telah banyak diketahui adalah untuk efisiensi, efektivitas dan transparans. E-Democracy di Indonesia belum berjalan dengan baik. ICT diharapkan dapat merubah pola pikir dalam melakukan pesta demokrasi, transparansi yang ditawarkan ICT bisa mengurangi kecurangan yang banyak dilakukan selama ini. Stakeholder sangat memengaruhi sukses atau tidaknya pelaksanaan e-Democracy di Indonesia. Kekuatan stakeholder dalam mensukseskan perlu adanya sosialisasi sehingga mempunyai power dalam mewujudkan e-Democracy. Masing-masing aktor dalam stakeholder bisa mengubah situasi dan kondisi tercapainya e-Democracy yang baik. Apabila dilakukan perubahan dari voting tradisional ke e-voting, maka peranan local administrasi sangat berpengaruh.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Blankart, F.A (2000), Macht in der Schweiz-eine alte Zukunftsfrage. Verwaltung, Regierung und Verfassung I Wandel: Gedachtnisschrift fur Raimund E. Germann. P. Knoepfel and W. Linder. Basel.
Brucher, H. L. Scherngell, et al. (2003). “Changemanagement im eGovernment. “Fachzeitschrift des CC eGov der Berner FH
Crozier, M. (1963), Le phenomene bureaucratique. Paris. Seuil
Finger, M. (2004), Managing Change, Sino Swiss Management Training Program, EPFL, Lausanne.
Lukes, S.S. (1974), Power: A Radical View, London, MacMillan Press Ltd.
Scholl, H.J. (2001), Applying Stakeholder Theory to E-Government: Benefits and Limits, Alobany, University of Albany/ SUNY, Center for Technology in government.
Zimmermann, Philipp & Finger, Mathias, (2005), Information and Communication Technology (ICT) and Local Power Relationships: An Impact Assessment., Electronic Journal of e-Government.
Refbacks
- There are currently no refbacks.